Moralitas Politik

Sedemikian longgarnya dibanding etika sosial antar manusia, politik sering diserapahi sebagai tidak mengenal etika. Hanya ada legal atau illegal, yang tentu saja semuanya berdasar segudang kalimat boleh, tidak boleh, dan harus, yang telah dengan susah payah disusun pemerintah kemudian dibahas para legislator untuk disahkan dan wajib jadi anutan semua pihak termasuk dalam berpolitik. Sangat wajar akan jauh lebih renggang dan longgar dibanding etika sosial (non politis) antar individu.

Pentingkah etika politik?
Keberagaman kepentingan yang tumbuh di masyarakat (yang berasal dari berbagai kelompok dengan level power politik yang berbeda) mengharuskan adanya negosiasi konsesi antar level kekuatan. Dan itu selayaknya jadi acuan utama dalam penyusunan etika berpolitik. Power yang dimilik masing-masing kelompok tidak selamanya berada dalam satu 'dimensi'. Sayangnya dimensi 'fisik' cenderung menjadi senjata pamungkas. Setelah anarkisme mungkin muncul pemenang yang terancam anarkisme berikutnya.
Kelompok power minim bakal tersingkir dari arena. Hanya dengan menggabungkan power dengan kelompok lain, ada peluang balas menyingkirkan mayoritas. Dengan kesepakatan tertentu power mudah diimpor. Power imported inilah kemudian cenderung menjadi penguasa sejati. Menjadi King Maker, dan hilanglah kedaulatan dari para pemilik warisan.
Peristiwa yang lain yang mungkin terjadi adalah hilangnya elemen minoritas (yang sesungguhnya memiliki potensi) sebagai bagian dari sistem perpolitikan yang ada. Keabsolutan kekuasan seperti banyak dikutip, dengan sendirinya menumbuhkan korupsi akut.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil (Paul Ricoeur, 1990). Definisi etika politik membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya
hidup baik bersama dan untuk orang lain...; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan..., ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. "Hidup baik bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil.

Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan kongkret kebebassan atau disebut democratic liberties: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.